DPRD Donggala Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Tentang RAPBD Tahun 2021

0
148

Donggala,Portalmetro.com –— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021, di Gedung Rapat Sidang Paripurna DPRD Donggala, Senin (30/11/2020).

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Donggala, Sahlan L,Tandamusu,AP saat membuka Rapat Paripurna ini mengatakan bahwa, paripurna ini digelar sebagai lanjutan dari Rapat Paripurna sebelumnya.

“Sidang Paripurna kali ini adalah untuk menindaklanjuti Sidang Paripurna Ke Tujuh, tentang Pengantar Nota Keuangan Tentang
RAPBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2021 Yang telah disampaikan oleh Bupati Donggala, Minggu lalu pada hari Rabu Tanggal 25 November 2020,” ujar Sahlan L, Tandamusu, AP.

Dalam Rapat Paripurna kali ini sebanyak tujuh Fraksi menyampaikan pandangan umum tentang Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2021, yaitu Fraksi Partai Golkar,PKS,Gerindra,PDIP,PKB,Partai Nasdem dan Fraksi Gabungan Satu Karya Nurani (Partai Hanura,Perindo dan Berkarya) .

Salah satu fraksi yang menyampaikan pandangannya yaitu dari Fraksi Gabungan Satu Karya Nurani. Syafia juru bicara Fraksi  Satu Karya Nurani dalam pidatonya berharap  RAPBD Tahun  2021 menjadi panutan dan memberi arah bagi organisasi dan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjabarkan sasaran dan proritas pembangunan Daerah kebupaten Donggala tahun 2021.

Selain itu, dirinya berharap sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Donggala tahun 2021 tetap berdasarkan usulan hasil musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, hasil reses, dan pokok pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Donggala dengan memperhatikan Keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan pemerintah pusat.

“Dokumen Rencana Kerja pemerintah daerah tahun 2021 menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Pelapor anggaran sementara tahun 2021 yang menjadi pijakan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Donggala Tahun 2021,” ujarnya.

Dirinya juga meminta agar Dalam penyusunan Dokumen RAPBD Tahun 2021, Kabupaten Donggala harus konsisten dan bersesuaian antara dokumen yang satu dan dokumen lainnya.

Syafia S.I.P. M.A.P,Juga mengatakan Tolong dijelaskan sejauh mana progres dan apa yang menjadi kendala sehubungan Dengan pelaksanaan  Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana Tahun 2018 yang pendanaannya bersumber dari pemerintah pusat sebesar 506 Milyar Lebih dan bantuan Hibah Pemerintah lainnya sebesar 6 Milyar lebih apakah Pelaksanannya ditahun Anggaran 2020 atau kemungkinan menyeberang lagi pada Tahun Anggaran 2021,karena hal ini adalah persoalan Prioritas yang menjadi fokus Pemerintah daerah ???dan dalam rangka pencegahan percepatan penanganan Covid-19, langkah langkah yang dilakukan pada tahun 2020 dan langkah langkah yang diambil pada tahun 2021 mengingat sampai pada hari ini ,detik ini, laporan evaluasi dari penggunaan Anggaran penanganan covid-19 sama sekali belum diterima,Tolong di jelaskan???.

Paripurna ini di hadiri Wakil Bupati Donggala, Moh.Yasin S.Sos  ,ASIS Rauf (Wakil ketua dua DPRD Kabupaten Donggala),Lukman S.H (Sekwan DPRD Donggala),Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Fraksi Partai Golongan (Gabungan) Berpandangan Bahwa  :

1. Sisi Pendapatan .

Pada sisi pendapatan daerah tahun Anggaran 2021 bila dibandingkan pada periode yang sama tahun anggaran sebelumnya mengalami target penurunan pendapatan sebesar 34,74 persen atau sebesar 460 milyar Rupiah lebih dari 1 triliun 341 Milyar Rupiah Lebih.

Tahun anggaran 2020 turun menjadi 875 Milyar Rupiah lebih Tahun Anggaran 2021 Rincian Pendapatan asli daerah PAD turun 34,20 % atau sebesar 26 milyar lebih ,dari 77 milyar rupiah lebih turun menjadi 50 milyar lebih.

Dana transfer 25,76 persen atau 269 milyar rupia lebih dari 1 trilyun 45 milyar rupia lebih turun menjadi 776 milyar rupiah lebih Dan lain lain pendapatan daerah yang sah turun sebesar 77,89 Persen atau sebesar 170 Milyar rupiah lebih Dari 218 Milyar lebih turun menjadi 40 milyar rupiah lebih.

Dari rangkaian diatas diperoleh informasi bahwa tingkat kemandirian daerah naik,bila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya dari 5,7 persen naik menjadi 5,81 persen.

2.Sisi belanja.

Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Tahun 2021  Mengalami penurunan Sebesar 53,06 persen atau sebesar 987 milyar rupiah lebih ,bila dibandingkan Pada periode yang sama Tahun Anggaran sebelumnya 1 triliun 360 Milyar Rupiah lebih ,turun menjadi 873 milyar lebih penurunan ini signifikan terjadi pada belanja operasional sebesar 52,8 persen atau sebesar 726 Milyar Rupiah Lebih  dari 1 triliun 350 milyar rupiah lebih turun menjadi 649 milyar lebih atau 74,34 persen dari total Anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 .

3.Belanja transfer ke Desa .

Belanja transfer Ke Desa turun menjadi 6,51 persen atau sebesar 14 Milyar lebih dari 219 milyar rupiah lebih turun menjadi 205 Milyar rupiah lebih pada tahun anggaran 2021.

Catatan :

Fraksi satu karya nurani

Ketua H.Burhanuddin Yado,S.Sos
Sekertaris Syafia S.I.P, M.A.P.
Anggota Kelfin Saputra

Reporter : Muhammad NurNas.

 

LEAVE A REPLY