Ada Apa Ketua BPD Bontokanang Kecamatan Galsel Kabupaten Takalar

0
244

Takalar (SULSEL),www.mediaportalmetro.com–Sejak akhir Desember tahun 2019 BPD Desa Bontokanang  secara resmi bersurat kepada pemerintah desa dan meminta pelaporan realisasi program pembangunan pemberdayaan desa bontokanang.

Akan tetapi sampai hari ini selasa 21 april 2020 surat tersebut belum dijawab oleh Pelaksana Tugas (Plt) pemerintah desa bontokanang (hj kasmawati) ujar wawan sibali selaku ketua BPD desa bontokanang.

Ketua BPD Wawan Sibali mengatakan Dalam proses tahapan sebagai lembaga resmi yang diatur oleh undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi BPD memiliki kewenangan monitoring dan pengawasan evaluasi kinerja kepala desa.

Pada Proses Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2020 selaku ketua BPD bersama anggota tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut.

Kemudian pemerintah desa semaunya saja memasukkan tanpa dilakukan musyawarah untuk menetapkan program pembangunan desa dan terbukti beberapa minggu lalu Wawan Sibali (Ketua BPD) dapat undangan dari ketua karang taruna desa bontokanang untuk menghadiri rapat evaluasi tingkat kecamatan Galesong selatan.

Sementara Wawan Sibali (Ketua BPD) tidak tahu kenapa tiba tiba ada rencana kerja pemerintah desa tahun 2020 yang mau diverifikasi di kantor kecamatan galesong selatan dan dari pihak BPD merasa kaget karena tidak pernah ada penyampaian awal ke BPD yang dimana seharusnya dalam proses kegiatan tersebut harus melalui prosedur yang harus diketahui oleh pihak BPD sebagai tugas dan fungsinya.

” SILPA tahun 2019 saja kita belum musyawarahkan,Tiba tiba ada Rencana kerja pemerintah Desa mau di verifikasi” imbuhnya wawan sibali kepada wartawan www.mediaportalmetro.com saat diwawancarai di galesong.

Anggota BPD bontokanang juga mengatakan seharusnya pemerintah desa dalam hal program pembangunan dan pemberdayaan desa harus melibatkan atau berkoordinasi pihak BPD sebagai lembaga mitra desa.

Kesimpulannya kata wawan sibali (Ketua BPD) menyatakan bukannya saya sebagai Ketua BPD tidak mau tanda tangan dalam tahapan APBdes tahun 2020 desa bontokanang dan sama sekali tidak ada niat untuk menghalangi proses perencanaan pembangunan desa bontokanang pada tahun 2020 akan tetapi kami meminta kepada pemerintah desa harus melaksanakan tahapan ini yang sesuai mekanisme program pembangunan desa dan sesuai aturan yang berlaku.

Sampai berita ini di tulis wartawan media ini berusaha mengkonfirmasi Pejabat (Plt) kepala desa ,Selasa 21 April 2020 Pukul : 20.32.WITA,melalui nomor Telepon genggamnya (Hp) dengan nomor 0853xxxx guna keseimbangan berita sesuai fakta.

Hasil konfirmasi melalui via telepon dengan bu Hj.Kasmawati.S.St ,selaku (Plt) desa bontokanang mengatakan bahwa Kalau ada pertemuan di kantor desa diantaranya pembentukan bumdes,musyawarah dusun dan musrembang ketua BPD selalu diundang tapi  terkadang beliau tidak ada ditempat.

“Selalu kami Undang Ketua BPD pak,justru ketua BPD selalu Tidak ada hadir dalam rapat”ungkap Ibu kades melalui tlp.

Laporan : Sutarmin.

LEAVE A REPLY