Perkara Korupsi Kantor Satpol-PP dan Damkar Poso Terdakwa Keberatan Bendahara dan PPTK tidak Dilibatkan

0
29

Mediaportalmetro.com – Palu (SULTENG) Perkara korupsi di kantor kesatuan pamong-praja (Satpol-PP) dan pemadam kebakaran (Damkar) Poso,berbuntut panjang di Pengadilan Tipikor Palu.

Pasalnya,terdakwa Sri Ayu Utami,mantan kepala Satpol-PP dan Damkar Poso, kini menunggu amar putusan dari majelis hakim, merasa keberatan didalam perkara korupsi ini.

Karena bendahara dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak dilibatkan, sehingga menganulir jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Poso melindungi keduanya (bendahara dan PPTK).

Terdakwa Sri Ayu Utami, ditemui usai persidangan di PN Palu, baru-baru ini, mengakui keterlibatan dirinya sebagai pengguna anggaran (PA) tidak lepas dari peran bendahara dan PPTK, selama mengelola keuangan di kantor Satpol-PP dan Damkar Poso.

Dia mengatakan, pemeriksaan pihak Inspektorat Poso mengaudit kantor Satpol-PP, dan Damkar Poso bermula dari bendahara dan PPTK yang tidak mampu mempertanggung jawabkan uang persediaan GU 5 hingga GU 13 saat itu.

Kata dia, setelah ditelusuri ternyata setiap uang persediaan (GU) dicairkan sudah disisipkan terus menerus, sehingga keuangan tidak bisa dipertanggungjawabkannya.

“Misalnya uang Rp 100 Juta itu diambil cuma Rp 90 Juta, dan sisanya disisipkan, otomatis sudah direncanakan dan bagaimana dipertanggung jawabkan kalau setiap GU sudah diambil dananya,” ungkapnya kepada media ini.

Sri Utami menambahkan,bendahara dan PPTK dari awal terus diperiksa Kejari Poso dan Inspektorat, namun mentoknya cuma dirinya dijadikan tersangka di dalam perkara ini, padahal sistem perkantoran tidak mungkin cuma pengguna anggaran bekerja sendiri, karena bendahara dan PPTK memiliki peran cukup penting.

“Saya juga bingung kenapa bendahara dan PPTK tidak ikut diperiksa di pengadilan, karena tidak mungkin cuma saya selaku PA (pengguna anggaran) bekerja tunggal, padahal bendahara dan PPTK ikut terlibat,” tegasnya.

Menurutnya, bendahara yang bertugas di kantor Satpol-PP dan Damkar Poso saat itu bernama Yati Trisye, sekarang dimutasi di kantor kecamatan Poso Kota Utara.

Sedangkan PPTK bernama Asri masih bertugas didalam kantor, dan menjabat kepala seksi (Kasi) sarana dan prasarana (Sapras) Damkar.

Sementara itu, JPU Kejari Poso, Andi Suharso SH, dikonfirmasi via WhatsAp, Minggu, 9 Februari 2020, mengatakan sebetulnya tidak ingin menanggapi panjang lebar terkait perkara korupsi melibatkan terdakwa Sri Ayu Utami ini.

“Karena apa yang terdakwa keberatan semuanya tergambar dalam surat dakwaan, dan didalam surat dakwaan itu yang sudah dibacakan dipersidangan,” singkatnya melalui pesan WhatsApnya.

Reporter :  Firmansya Bacoki.

LEAVE A REPLY