Mahasiswa Banggai Teriaki Empat Fraksi Partai Karena Tidak Menandatangani Tuntutan Mahasiswa 

0
410

Luwuk (Sulteng)-Mediaportalmetro.com,Sebanyak empat Fraksi Partai yang ada di DPRD Banggai tidak menandatangani tuntutan Mahasiswa dalam bentuk Rekomendasi saat Aksi Demo Front Mahasiswa Kabupaten Banggai Bersatu, pada senin sore (30/9/2019).

Dari ketujuh Fraksi DPRD Banggai Adapun yang bertanda tangan yaitu,Fraksi PKS, PAN, dan Perindo-PKB-Hanura, sedangkan yang tidak bertanda tangan adalah Fraksi-fraksi Partai Besar yaitu, PDIP, Gerindra, Nasdem dan Golkar.

Ketua umum HMI cabang Luwuk mengatakan dalam membacakan isi surat rekomendasi bahwa Fraksi PDIP, Nasdem, Golkar dan Gerindra tidak berpihak kepada rakyat.

“Ini adalah Partai-partai yang tidak berpihak kepada rakyat” Teriak Abd. Rahman lasading dalam menyampaikan isi surat rekomendasi Aksi.

Fraksi PKS diwakili oleh Samiun L. Agi dan Mursidin. Jodi Prakoso Dayanun dan H. Akmal mewakili fraksi PAN. Bahtiar Pasman (PKB) dan Hasman Balubi (Perindo) mewakili fraksi PHP.

3 fraksi lainnya, yakni fraksi PDI P, Nasdem dan Gerindra, tiada satupun anggota legislatif dari ketiga partai tersebut yang datang menindaklanjuti hasil hearing yang telah disepakati dan disetujui pada pertemuan sebelumnya.

Sedangkan fraksi Golkar yang diwakili oleh Irwanto Kulap turut menghadiri dan menemui massa aksi namun tidak menandatangani rekomendasi yang telah disepakati.

Berikut isi rekomendasi

1.Mendukung sepenuhnya pembatalan l RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan,
RUU Ketenagakerjaaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU KPK.

2.Mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada Korporasi yang melakukan penyerobotan lahan di wilayah Kabupaten
Banggai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Segera memberikan desakan sanksi kepada aparat yang melakukan penembakan pada mahasiswa Kendari ketika melakukan penolakan RUU KPK pada 26 September 2019, dan desakan pencopotan pada Wiranto sebagai Menkopolhukam.

4. Segera memberikan desakan untuk menurunkan iuran BPJS.

5.Segera mmberikan desakan pada Pemkab Banggai untuk secepatnya mengeluarkan surat pengakuan atas tanah unuk masyarakat Tanjung.

6. Tolak dan hapus UU KPK (yang baru saja disahkan tanggal 17 September 2019).

7.Tolak dan hapus Pasal-Pasal yang tidak berpihak pada pekerja.

8. Tolak dan hapus pasal-pasal yang bermasalah pada UU Agraria.

Tembusan : Rekomendasi ini disampaikan kepada DPR RI, Bupati Banggai.

***Reporter : Agnes Sualang ***wartawati www.mediaportalmetro.com***