Antar H.Herwin Yatim,Oknum ASN Banggai Diduga Terlibat Politik Praktis

0
373

Luwuk (Sulteng) – mediaportalmetro.com,Sejumlah Oknum ASN kabupaten Banggai tiba-tiba mendapat sorotan warga kabupaten Banggai,Pasalnya beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ini,ikut dalam mengantarkan H.Herwin Yatim Bupati Banggai dalam pengambilan formulir pendaftaran Bakal Calon Pilkada,di penjaringan Cakada (Calon Kepala Daerah) PDI Perjuangan,bertempat di KM 8, Kelurahan Tanjung Tuwis,Kec. Luwuk selatan, Kabupaten Banggai.

ASN yang berpakaian bebas ini nampak beriringan dalam barisan pendukung dan simpatisan pada Sabtu (7/9/2019).ASN ini disinyalir mulai dari staf,hingga kepala bidang.

Hal ini tentu saja menarik perhatian publik dikarenakan sangat kontras dengan UU tentang ASN, Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, “bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.

Dikutip dalam media Hukum.online, Menteri PANRB mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, Menteri PANRB Asman Abnur juga menegaskan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

Dalam surat tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Asman Abnur.

Menteri PANRB menunjuk contoh larangan dimaksud misalnya:

-PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
-PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
-PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
-PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
-PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media socialsocial.
-PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakankeberpihakankeberpihakankeberpihakan.
-PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Sementara itu menurut H.Herwin Yatim bahwa, Kehadiran ASN dalam mengantarkan salah satu balonkada melakukan prosesi pendaftaran, bukanlah suatu bentuk pelanggaran. Namun,merupakan bentuk kebebasan rakyat.

“Sekarang ini tak perlu kita berbicara mendahului sesuatu yang nuansanya khususnya menunjukkan bahwa kita tidak memberi kebebasan terhadap rakyat, ASN juga rakyat.” ungkapnya.

H.Herwin juga mengatakan pada hari libur, siapapun rakyat bisa mendatangi kegiatan yang sedang berlangsung,termasuk kegiatan pendaftaran balonkada.

“Ini hari libur. Hari libur itu siapapun rakyat bisa datang tanpa dibeda-bedakan statusnya.Kalau hari kerja tidak boleh,” Ujarnya.

Selain itu, Herwin menambahkan saat ini belum memasuki masa tahapan. Sehingga kehadiran para ASN tersebut bukanlah bentuk pelanggaran.

“Pelanggaran itu ketika sudah dimulai tahapan, ada bawaslu nya sampai ke tingkat desa.Kehadiran para ASN ini dikarenakan kecintaan mereka kepada figur yang ada, itu harus dibedakan.” tambahnya.

Herwin juga menegaskan prosesi pengambilan formulir pendaftaran balonkada pada penjaringan partai bukanlah ranah politik. Namun merupakan suatu bentuk dukungan kepada kandidat yang ada.

“Ini bukan ranah politik, tapi ini bagian daripada mengantarkan kandidat mereka yang selama ini mereka rasakan mampu mengantarkan mereka punya tingkat kehidupan yang lebih baik, masa dilarang, kecuali tak boleh di jam kerja. Ini hari sabtu, bukan jam kerja,” Tandasnya.

Reporter : Agnes Sualang.