Pernyataan Dewan Pers kekanak kanakan dan menyeret wartawan daerah untuk dimiskinkan tidak sejahtera

0
477

DONGGALA – Sulawesi Tengah mediaportalmetro.com ,Pernyataan ketua Dewan Pers Muhammad Nuh beberapa pekan lalu di Makassar tentang media harus diverivikasi melalui dewan pers dan wartawannya harus wartawan lulus uji kompetensi (UKW) dalam mengelolah perusahaan media,karena jika tidak maka pemerintah daerah tidak boleh melayani wartawan media tersebut.

Hal ini membuat ratusan dan ribuan pengelolah media di indonesia menjadi panik.

Kepanikan wartawan media didaerah terkait pernyataan ketua dewan pers akan hal ini sama halnya membuat wartawan indonesia dimiskinkan agar tidak sejahtera dalam rangka bekerja sama dalam MOU (memorandum of understanding ) pemberitaan iklan ataupun advertorial.

Pada hal dalam aturan main pengelolaan mendirikan media cukup dengan PT (perseroan terbatas) yang berbadan hukum jelas,kantor redaksi jelas,punya akta notaris,Npwp, disahkan didepan notaris dan melalui dinas PTSP untuk mendapatkan Siup dan diregistrasi di Diskominfo secara online sesuai aturan main pemerintah dan mekanismenya.

Seperti yang kita ketahui bersama PT (perseroan terbatas) bertujuan untuk mencari keuntungan,dalam bidang pekerjaan sesuai Siupnya,keuntungan bisnis berita dan keuntungan bisnis iklan advertorial terkhusus media karena aktenya jelas memcari keuntungan dalam pasal pasal dan poinnya.

Namun karena pernyataan ketua dewan Pers ini membuat kontroversi yang membingungkan kepada pemilik media,agar media di verivikasi,dewan pers mengeluarkan IMB,wartawan harus Lulus UKW,jika hal itu tidak dilakukan maka seolah olah media yang dikelolah ilegal dalam membuat MOU dengan pemerintah daerah maupun pusat,bahkan tidak dilayani .

Hal ini seolah olah kita dibatasi dengan kebebasan kemerdekaan Pers yang tertuang dalam Undang Undang Pers nomor 40 Tahun 1999.

Dewan Pers telah mencampuri dapur ke redaksian media,dewan pers telah melampaui hak dan kebebasan media dan wartawannya.

Kenapa hal ini kami katakan karena Perusahaan media juga punya kewajiban pada pemerintah yang telah mengeluarkan izin untuk mengelolah Perusahaan media,salah satunya ialah tiap tahun perusahaan media bayar pajak ke pemerintah,sesuai Npwp,Bpjs ketenaga kerjaan dan media juga berkewajiban membayar restribusi daerah yang mengeluarkan izin itu sendiri.

Jika ini dibiarkan berlarut larut maka dewan pers telah sengaja memiskinkan rakyat,memiskinkan wartawan,menghalangi kemerdekaan pers,sementara wartawan juga adalah rakyat yang butuh kesejahteraan bekerja sama dengan pemerintah maupun non pemerintah swasta.

Sekiranya Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengkaji kembali statemennya agar media diverifikasi dan dikeluarkan IMB oleh dewan Pers itu sendiri.

Karena kasian juga para pemilik media yang nantinya akan mengurus verivikasi medianya dari daerah jauh jauh kejakarta buang ongkos.

Pernyataan kedua dewan pers Muhammad nuh mengatakan agar media yang telah diverivikasi layaknya sebuah keluarga ini juga sangat menyesakkan dada wartawan.

Pertanyaannya adalah apakah selama ini dewan pers tidak menganggap kita sebagai pemilik media dan wartawan adalah bagian dari keluarga besar Pers.

Sehingga kita dianggap bukan keluarga besar wartawan ketika tidak dapat melakukan verivikasi media dengan IMB dan media dianggap ilegal ini sama halnya dewan pers tidak menghargai pemerintah yang ada di daerah dan tidak menghargai otonomi daerah diwilayah NKRI.

Ini sungguh sangat meresahkan pengelolah media se Indonesia,meresahkan wartawan se indonesia dan memiskinkan wartawan se Indonesia serta lari dari visi misi H.Joko widodo – K.H.Ma’ruf Amin, Presiden dan wakil Presiden baru Terpilih Republik Indonesia periode 2019 – 2024 dalam visi misinya mencakup infrastruktur, pembangunan SDM,investasi, reformasi birokrasi,dan penggunaan APBN tepat sasaran.

Donggala Rabu 14 Agustus 2019.

Penulis :

MUHAMMAD NURNAS ISLAM.