LSM Bakin Ambil Langkah Hukum”Penerima Bantuan BSPS 2017 Takalar Disinyalir Korupsi”

0
769

LSM Bakin Ambil Langkah Hukum”Penerima Bantuan BSPS 2017 Takalar Disinyalir Korupsi”

MediaPortalMetro.com
Takalar – Sulawesi Selatan Indonesia

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kabupaten Takalar kembali mendapat sorotan.

Setelah program BSPS tahun 2016 yang telah dilidik oleh pihak Kejaksaan negeri Takalar, sepertinya program BSPS tahun 2017 akan menyusul.

Pasalnya, sebagian dari total 160 penerima BSPS tahun 2017 diduga telah dikorupsi “sunat” dan pelaksanaannya pun diduga melanggar prosedur.

Ketua Badan Anti Korupsi Indonesia (BAKIN) Takalar, Nursalam, menyebut pihaknya telah melakukan investigasi di lapangan dan mendapatkan angka penerima bantuan bedah rumah BSPS tahun 2017 sebanyak 145 KK yang terdiri atas 60 KK di desa Tamalate dan 85 KK di desa Aeng Batu-batu.

Selain itu, banyak masyarakat yang tidak memiliki DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan.

” ada 145 total yang kita dapatkan di lapangan, 85 Kepala Keluarga (KK) desa Aeng Batu-batu dan 60 (KK) di desa Tamalate” ungkap Salam.

Sementara itu, Naim, bersama 2 anggota tim konsultan BSPS tahun 2017 menyebut jumlah bantuan BSPS tahun 2017 di kabupaten Takalar sebanyak 160 penerima bantuan dengan beberapa diantaranya mendapatkan bantuan sebanyak 10 juta/per-Kepala Keluarga.

Desa Tamalate mendapatkan jatah 65 unit dan desa Aeng Batu-batu sebanyak 95 unit.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak dinas PU Takalar bidang Perumahan Pemukiman yang menyebut jumlah penerima bantuan sebanyak 160 penerima dengan dua desa, desa Tamalate mendapatkan 65 unit dan Desa Aeng Batu-batu sebanyak 95 unit.

Disisi lain, Kasi Penyediaan Perumahan Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan, Emy Saelan justru menyebut jumlah berbeda. Emy menegaskan bantuan yang diketahuinya sebanyak 150 unit untuk Takalar. Masing-masing Anggarannya senilai 15 juta/per-unit.

” untuk Takalar kalau tidak salah ada sekitar 150 unit untuk reguler…” jelas Emy.

Adanya perbedaan angka tersebut jelas memunculkan spekulasi dugaan adanya praktek “sunat” yang mengakibatkan korupsi dana Anggaran negara, yang dapat merugikan kas keuangan pada pelaksanaan BSPS 2017.

Belum lagi, hingga saat ini seluruh pihak terkait masih menutup rapat informasi nama-nama penerima bantuan.

Pihak LSM BAKIN Takalar sendiri memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor PU Takalar dan Bank BRI Takalar , Rencana pada senin (11/12/2017) mendatang.

Selain itu,LSM BAKIN juga tegaskan mengambil langkah hukum di Kejaksaan Negeri Takalar terkait persoalan tersebut.

Jika terealisasi, maka dua tahun berturut-turut pelaksanaan BSPS di kabupaten Takalar akan berurusan dengan pihak Kejaksaan.tegas salam saat dikonfirmasi mediaPortalMetro.com Sabtu/9/12/2017.

***Reporter Saparuddin Rapi/leo ***