Kelola Dana BSPS,Bank BRI Takalar Diduga Salah Gunakan Wewenang dan Labrak Permen PUPR

0
284

Kelola Dana BSPS, Bank BRI Takalar Diduga Salah Gunakan Wewenang dan Labrak Permen PUPR

MediaPortalMetro.com
Takalar Sulawesi selatan Indonesia

Bank BRI cabang Takalar menjadi sorotan publik Takalar, setelah menjadi salah satu sasaran titik aksi LSM BAKIN terkait dugaan peyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan Permen PUPR no. 13 tahun 2016 tentang BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

(Foto :  Surat Tertulis Penuntutan lsm-Bakin terhadap Bank BRI dan dinas PUPR takalar sulawesi selatan)

Bank BRI cabang Takalar yang diminta untuk menunjukkan daftar penerima bantuan (Senin/27/11/2017) beserta jumlah bantuan per unit oleh demonstran masih bersikukuh untuk tidak memberikan informasi tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

Dugaan LSM BAKIN bersama sebagian masyarakat tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan.

Pasalnya, program BSPS reguler Tahun 2017 yang diberikan terhadap 160 penerima bantuan mempunyai nilai nominal yang bervariasi.

Sebagian penerima mendapatkan bantuan senilai 15 juta rupiah sementara sebagiannya lagi bernilai 10 juta rupiah.

Sementara menurut salah satu TFL desa Aeng Batu-batu, Muliyadi Sikki mengungkapkan jika besaran nilai bantuan berdasarkan SK pusat (daftar penerima bantuan (DPB) ) adalah 15 juta per unit berarti yang diberikan 10 juta itu patut Diduga telah diselewengkan Dananya 5.juta jika laporan penerimaannya direkayasa sesuai DPB (daftar penerima bantuan) sesungguhnya 15 Juta.

Pernyataan Mulyadi Sikki tersebut sebenarnya sesuai dengan program BSPS reguler tahun sebelumnya, dimana seluruh penerima bantuan mendapatkan nominal bantuan serupa yakni sebesar 15 juta rupiah/unit.

Semisal pada tahun 2016 silam dimana kabupaten Takalar mendapatkan jumlah bantuan BSPS reguler sebanyak 420 unit.

Bank BTN Cabang Pembantu Sungguminasa sebagai pos penyalur waktu itu menyebut seluruh penerima BSPS reguler mendapatkan nilai nominal bantuan sebesar 15 juta rupiah/unit.

Hal tersebut jelas berbeda dengan pelaksanaan BSPS reguler tahun 2017 dimana nilai nominal bantuan bervariasi antara 10 juta dan 15 juta rupiah, sehingga menimbulkan dugaan kemungkinan adanya praktek korupsi yang melibatkan Bank BRI cabang Takalar.

Sementara pihak Bank BRI cabang Takalar hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait persoalan tersebut,termasuk terkesan enggan memberikan informasi daftar penerima bantuan (DPB) tahun 2017 sampai saat ini (28/11/2017).

Ketua LSM BAKIN, Nursalam yang sempat berdialog dengan unsur pimpinan Bank BRI cabang Takalar (27/11/2017) mengungkapkan tidak mendapatkan jawaban ataupun penjelasan sedikitpun dari Bank BRI cabang Takalar terkait tudingan dan tuntutannya.

” Tidak ada jawaban atau penjelasan sedikitpun terkait tuntutan kami di dialog.Jika memang Bank BRI Takalar sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahgunakan wewenangnya dengan menyalurkan bantuan tak semestinya, perlihatkan kepada kami data itu sebagai Bukti. Apa susahnya, tapi kan mereka tidak mau memberikan data Pembuktian. Jadi jangan salahkan kami jika kami dan publik menduga kuat pelaksanaan BSPS 2017 telah dikorupsi !” tegas Salam.

***Saparuddin Rapi-Arsyad leo***

LEAVE A REPLY