PAPAN PROYEK TIDAK ADA,PEKERJAAN IRIGASI DI DESA BANGGAE-TOPEJAWA MARBO KAB. TAKALAR “SILUMAN”

0
1475

Takalar- Sulawesi Selatan Indonesia,
MediaPortalMetro.com

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo sudah,menerapkan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana dalam penggunaan  anggaran baik APBN maupun APBD di haruskan kontraktor memasang papan keterbukaan informasi ( papan proyek ), supaya masyarakat luas tahu sumber Dana, besaran Dana Anggaran dikucurkan Kegiatan pelaksanaan setiap Proyek Apa saja yg berkaitan dengan infrastruktur Pembangunan.

 

(foto : Saparuddin Rapi, Proyek irigasi)

Seperti Halnya yg terjadi pada Pekerjaan irigasi di desa banggae-topejawa Kab. Takalar, saat wartawan Media PortalMetro dan LSM, Jum’at 17/11/2017 memantau kegiatan proyek tersebut dilapangan, kontraktor perusahaan tidak mentaati peraturan yang diterapkan oleh pemerintah tentang uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sehingga baik dari masyarakat, maupun  lembaga tidak dapat mengetahui besaran Anggaran dan sumber Anggaran, sehingga susah untuk mengawasi, karena kontraktor tidak memasang papan proyek.

Sala satu warga  banggae berinisial BT mengatakan” kalau pekerjaan irigasi sudah lama dikerjakan, tapi saya belum tahu ini pekerjaan irigasi tersebut tidak tahu anggaran dari mana, berapa anggarannya, kontraktor nya siapa, apakah CV, atau PT yang kerja, dan batas kalender waktu pekerjaan, ungkap inisial BT warga yg enggan disebutkan namanya saat wawancara.

Lanjut BT ” saya juga heran pak” ternyata di takalar masih ada kontraktor nakal, kenapa saya bilang nakal, karena dia tidak terbuka atau tidak memasang papan proyek, padahal ini bukan uang sedikit ini pekerjaan irigasi,ini uang negara pak, uang Rakyat, ini kan aneh pak’ proyek apa sebetulnya, karena tidak ada papan proyeknya, apakah proyek siluman. ungkap BT dengan nada kesal,.

Sala satu pekerja diproyek tersebut, diminta keterangannya mengatakan kalau pekerjaan irigasi ini sepanjang 150 meter dengan ketinggian bervariasi 100 cm sampai 130 cm, anggarannya saya tidak tahu pak’ kami cuma di suruh kerjakan oleh dg.Nafa yg diduga pegawai DPRD kabupaten Takalar, dia yang punya pekerjaan ini. Ungkapnya.

Sekretaris LSM  Badan anti korupsi indonesia ( BAKIN ) Hasanuddin Sau angkat bicara ” Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang pa­pan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek irigasi yang sedang dikerjakan. dan proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah tuturnya Sau’

Lanjut Sau” Tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.

“Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan diharuskan ka­rena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pe­merintah.

Saat ini, paket pe­kerjaan irigasi yang sedang dikerjakan tersebut juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN termasuk pihak rekanannya,”

Selaku lembaga pengontrol Bakin mendesak pihak dinas terkait agar menegur pihak rekanan yang mengerjakan pekerjaan irigasi tersebut, yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek irigasi di desa banggae-topejawa, Bila perlu pihak dinas terkait dapat memberi sanksi.

“Pekerjaan itu harus di hentikan, sebelum memasang plang  papan nama, jangan dibiarkan untuk melanjutkannya, tegas Sau”

( Reporter  -Saparuddin Rapi -LEO )

LEAVE A REPLY