KEPALA DESA ROMANGLASA KAB.GOWA MALAS MASUK KANTOR

0
936

Gowa-Sulawesi selatan Indonesia
MediaPortalMetro.com

Pelayanan Publik dikantor desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tidak berjalan sesuai apa yang di harapkan,sesuai Perundang-undangan tentang pelayanan publik yang seharusnya bisa menjadi acuan pelayanan prima di kantor desa , tidak berlaku di desa Romanglasa.

Bagaimana tidak, kepala desanya malas masuk kantor, mirisnya lagi jika tidak masuk kantor, stempel kantor Desa yang seharusnya disimpan atau ada di kantor malah di bawa oleh Kepala Desa .

Tentunya hal ini akan membuat warga Romanglasa kewalahan disaat membutuhkan pelayanan dan mengurus surat surat,apa lagi persuratan yang sifatnya urgen.

Salah satu warga yang enggan di sebut namanya saat di konfirmasi oleh tim MediaPortalMetro Kamis 16/11/2017 dikantor desa ,mengatakan bahwa kami disini ingin mengurus surat-surat dan harus di tanda tangani dan di stempel oleh kepala desa atau staf desa atau sekdes yg mewakili,Tetapi semua staf desa mengatakan kita tunggu Pak desa dulu karena stempelnya di bawa oleh pak desa dan tidak tersimpan di kantor.

Ia juga menambahkan, jadi kalau satu minggu pak desa tidak masuk kantor dan ada acara lain diluar , berarti satu minggu juga tidak ada pelayanan publik.

Kasihan warga yang seharusnya mendapatkan pelayanan ,malah pada akhirnya tidak dapat pelayanan, Dan bagaimana kira-kira kalau ada warga yang membutuhkan pelayanan persuratan yang sifatnya penting dan harus selesai hari itu juga, kan repot jadinya, Staf desa hanya jadi penjaga kantor saja,”Ungkapnya dengan mimik agak sedikit kesal.

Ditambahkan lagi bahwa warga yg mengurus surat surat dikantor desa, terpaksa suratnya ditumpuk dulu diatas meja, sambil menuggu kepala desa datang dengan stempel,terkadang dua sampai lima hari,  akibat kemalasan pak desa masuk kantor banyak warga kesal karena pelayanan publik tidak memuaskan.

Kejadian ini setidaknya bisa menjadi bahan evaluasi bukan hanya di kantor desa Romanglasa tapi juga di kantor-kantor desa lain terkhusus dalam hal pelayanan publik, karena pelayanan prima terhadap masyarakat itu sifatnya wajib bagi aparat pemerintahan seluruh daerah se indonesia.

***Reporter : SaparuddinRapi-AlPincara***

LEAVE A REPLY